Perbedaan Konteks Dan Perspektif Demokrasi Era Orba Versus Pasca Orba

- 29 Juni 2024, 11:11 WIB
Ilustrasi demokrasi.
Ilustrasi demokrasi. /Pixabay/geralt/

Cuman perlu pula disadari sejumlah lembaga kenegaraan terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan lembaga yudikatif lainnya oleh sejumlah masyarakat yang idealist menganggap lembaga tersebut disinyalir ada yang belum independen dan netral walaupun dianggap sebagai lembaga imparsial. Dengan bukti dan tuduhan tebang pilih dan penyelesaian kasus hukum.

Memasuki Priode ke tujuh atau setelah 32 tahun Rezim ORBA berkuasa, rakyat sudah muak dan akhirnya berkolaborasi dengan pihak kampus dan berbagai elemen masyarakat. Kemudian melakukan gerakan people power dan akhirnya bisa menumbangkan pemerintahan Orba.

32 tahun Soharto berkuasa anak anaknya lebih banyak terjun kedunia bisnis dari pada masuk ke dunia politik praktis. Keluarga cendana disoroti ketika anak anak Soharto berbisnis mengandalkan backing kekuasaan Soharto pada saat itu. Sejumlah aturan dan kebijakan ekonomi dibuat telah menguntungkan bisnis keluarga cendana menurut kritikan masyarakat pada waktu itu.

Jokowi berkuasa dua priode, meniti karir bisnis kemudian terjun kedunia politik menjadi kepala pemerintahan kota, provinsi dan terpilih jadi presiden dua priode. Tercatat tidak pernah kalah dalam pemilu.

Anak-anak Jokowi awalnya sempat terjun ke dunia bisnis. Kedua putranya sempat mengikuti pendidikan tinggi di Singapura dan Australia dan kemudian balik ke tanah air menjalankan bisnis. Sedangkan anak yang putri mengikuti kuliah di dalam negeri dan setelah meraih gelar Sarjana dari IPB ingin jadi PNS tapi ketika ujian seleksi PNS dinyatakan tidak lulus padahal waktu itu Jokowi sudah jadi Presiden di priode pertama. Penyelenggara ujian seleksi PNS/ASN tetap bersikap objektif dan putrinya Kahiyang juga tidak menguruh ayahnya atau pak Mentri yang membidangan untuk intervensi agar Kahiyang bisa lulus PNS/ASN.

Yang menarik Jokowi hanya berasal dari keluarga sederhana dan termasuk keluarga pas-pasan kehidupan secara ekonomi.

Sebelumnya Jokowi tidak punya latar belakang sebagai aktivist organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi atau berorientasi politik ketika masih mahasiswa dan kuliah di UGM. Jokowi justru hanya menjadi mahasiswa pencinta alam.

Wacana Presiden 3 Priode bukan datang dari presiden jokowi pribadi tapi wacana ini justru digagas oleh ellit elit politik dari tiga parpol yang berkuasa (The Ruling Parties) dan sebenarnya Jokowi secara terbuka menolaknya. Elit elti partai yang juga ada yang sudah jadi mentri disinyalir menginginkan Jokowi terus berkuasa agar mereka tetap masih punya jabatan dan bisnisnya (bisnis keluarga) juga terus bisa jalan.

Wacana Presiden 3 priode itu berbahaya bisa kecanduan dan keterusan dan bisa terjangkit penyakit haus kekuasaan seperti di negara negara komunis dengan sistem totalitarian. Apalagi di negara dengan sistem monarki absolut yang mempraktekkan dinasti politik. Kepala pemerintahan tidak dipilih tapi ditunjuk berdasakan garis keturunan dan disipkan melalui jalu putra mahkota (crown prince).

Dinasti politik itu hanya ada di negara monarki absolut seperti di Saudi Arabia, Jordania dll, dan di negara komunis dengan sistem pelerintahan totalitarian seperti di Korea Utara.

Halaman:

Editor: Suardi Yadjib


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah