Network
(Catatan Akhir Pekan)
Palu, 29 Juni 2024
Sejumlah akademisi yang sadar menyadari bahwa jika dibandingkan Demokrasi di masa Orba dengan Demokrasi saat itu beda jauh konteks dan perspektifnya.
Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun (Hampir 7 priode) sedangkan kepala pemerintahan pasca Soeharto setiap priode tertentu maksimal 2 priode (10 tahun) terus berganti termasuk Jokowi tiga bulan lagi akan lengser secara konstitusional dan akan menjadi rakyat biasa.
Kalau dulu Rezim Orde Baru berkuasa selama 32 tahun hampir setiap lima tahun dilaksanakan Pemilu dan proses suksesi kepala pemerintahan melalui demokrasi elektoral (Prosedural) yang terlaksana secara palsu (fake) dan seperti hanyalah selogan implementasi demokrasi prosedural.
Karena pada saat itu pemilihan kepala pemerintahan baik itu pemilihan Presiden/Wapres maupun pemilihan Kepala Pemerintahan tingkat Provinsi, Kota dan daerah dipilih tidak secara langsung tapi juga sering diduga ada deal dela dan skenario tertutup yang mengarah ke kolusi nepotisme. Pemilihan saat itu masih melalui lembaga legistlatif parlemen (DPR/MPR, DPRD).
Merekayasa pemilihan kepala pemerintahan di masa ORBA yang pemilihannya liwat Parlemen justru relatif jauh lebih muda dan lebih murah dibandingkan pemilihan langsung direct democracy seperti saat ini.
Eksekutif heavy di mana eksekutif jauh lebih dominan dan jauh lebih berkuasa sehingga tiga cabang kekuasaan kelihatan justru tidak berimbang sehingga checks and balances tidak jalan sebagaimana mestinya dan distribusi kekuasaan menurut konsep Trias Politika dalam pemerintahan hanyalah slogan doang yang tidak bermakna.
Suksesi dan peralihan kekuasaan di masa Rezim Orde Baru justru relatif jauh lebih muda dikontrol dan diatur oleh Soeharto dan kroni kroninya.
Yang paling bekuasa saat itu Golkar, Militer dan Soeharto.
