Network
Jadi cukup jelas pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah/kota justru jauh lebih muda direkayasa berdasarkan keinginan penguasa pada waktu itu.
Makanya dulu ada anekdot dan parodi yang sempat viral, menganalogikan perbandingan di beberapa negara terkait pemilihan presiden di sejumlah negara.
Sempat viral cerita perbedaan hasil pemilu di beberap negara misalnya kalau di Amerika yang kala itu sudah menggunakan teknologi digital sederhana masih generasi awal dan saat usai pemilu di mana hasil PILPRES bisa diketahui siapa presiden terpilih hanya dalam hitungan menit. Dan di Inggris pemilihan kepala pemerintahan (Perdana Mentri) hasil Pemilihan bisa diketahui siapa Perdana Mentri tepilih hanya dalam hitungan jam, di India hanya dalam hitungan beberapa hari setelah Pilpres bisa diketahui siapa yang secara resmi jadi presiden India terpilih.
Namun, kritikan pedas dan menohok terkait pemilu dan PILPRES di Indonesia era Orba sempat juga disindirj dan dikatakan Pilpres Indonesia di Era OBA justru jauh lebih hebat
lagi karena beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum PILPRES sudah bisa diprediksi dan diketahui siapa yang akan terpilih jadi Presiden RI.
Zaman Orba dulu belum ada penyelenggara pemilu yang netral dan independen (imparsial), beda dengan sekarang sudah ada lembaga penyelenggara pemilu yang termasuk independen dan netral seperti KPU(D), Bawaslu, Gakumdu dan ada juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP - RI.
Lagi pula dulu belum ada Lembaga Yudikatif seperti Mahakamah Konstitusi yang merupakan Lembaga penyelesaian sengketa Pemilu.
Juga di masa Orba belum ada KPK Lembaga Yudikatif yang menyidangkan kasus tindak pidana Korupsi yang masuk kategori Kejahatan Luar biasa (Extra Ordinary Crime).
Soharto dan kroni kroninya menikmati kekuasaan dan hasil kekayaan alam Indonesia selama 32 tahun atau hampir 7 priode.
Di masa ORBA ada anomaly penerapan demokrasi. Seandainya tidak terjadi krisis ekonomi tahun 1997/1998, mungkin pemerintahan Orba belum tumbang dan masih terus berkuasa.
Kata Prof. Amin Rais, Presiden di era ORBA mirip Raja (Monarki Absolut) dia paling dominan dan sangat berkuasa. Sehingga muncul istilah dari Amin Rais yang sempat jadi akronim dan jadi jargon politik populer sampai saat ini yaitu maraknya praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
