Network
BUTOLPOST -- Sebanyak 15 Personel Pusat Penerbangan TNl Angkatan Laut mengikuti Asistensi Satuan Kerja Zona Integritas (Satker Zl) TNl AL Wilayah Surabaya dalam rangka pengusulan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024 yang digelar di Gedung Moeljadi, Kodiklatal, Surabaya, Rabu (13/3/2024).
Kegiatan Asistensi yang motori Tim Reformasi Birokrasi (RB) Mabesal ini, akan berlangsung selama tiga hari (13-15/3) diikuti enam Satker TNl AL Wilayah Surabaya yang diusulkan meraih predikat WBK tahun 2024 ini, antara lain Kodiklatal, Puspenerbal, Lantamal V, Pasmar ll, STTAL dan RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
Asistensi Zl kali ini dibuka Direktur Umum (Dirum) Kodiklatal Laksma TNl Dedi Junaidi mewakili Komandan Kodiklatal bersama Waasrena Kasal Laksma TNl Edi Hariyanto selaku Sekretaris 1 RB TNl AL mewakili Tim RB Mabesal.
Komandan Kodiklatal dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Dirum mengatakan bahwa asistensi Dangan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang reformasi birokrasi di Satker TNl AL wilayah Surabaya dalam rangka penyiapan pengusulan pembangunan Zl untuk meraih WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ditengah agenda penegakan good governance secara nasional saat ini, maka RB TNl AL merupakan hal yang sangat penting sekaligus mencegah perilaku penyimpangan aparat berwenang atau yang mengarah kepada tindak korupsi.
Komandan Kodiklatal mengucapkan terimakasih kepada Tim Asistensi Pembangunan Zl Mabesal, Semoga Satker Wilayah Surabaya ini dapat meningkatkan kinerja dan pengelolaan Zl demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program RB ini.
"Laksanakan tugas dengan pengecekan secara berkala terhadap bidang pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya melalui Sisinfo RB, manfaatkan hotline RB dan buku panduan pelaksanaan RB dan pembangunan Zl, sehingga bisa berjalan sesuai dengan road map TNl AL," terangnya.
Usai acara pembukaan, dilanjutkan pendalaman yang diasistensi oleh Tim RB Mabesal sesuai bidang masing masing, yakni Bidang 1 Manajemen Perubahan, Bidang 2 Penataan Tatalaksana, Bidang 3 Penataan SDM Aparatur, Bidang 4 Penguatan Akuntabilitas, Bidang 5 Penguatan Pengawasan dan Bidang 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.***
