Network
BUTOLPOST-- Kebijakan Direktur RSUD Undata Palu Sulteng drg Hery Mulyadi yang menunjuk staf fungsional umum Minarni sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) RSU Undata Palu tahun 2024, terus menuai protes.
Sejumlah sumber di RSU Undata Palu menyebut bentuk kebijakan oknum Direktur drg, Hery Mulyadi itu menyulut permasalahan di internal RSUD Undata Palu, karena hal itu berhubungan langsung dengan proses pengelolaan keuangan BLUD tahun 2024 yang nilainya cukup pantasis sekitar Rp 165 milyar.
"Nah, permasalahanya terkait pengelolaan anggaran sebesar itu, Pak Direktur justru menunjuk stap fungsional umum yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, dan lagi pula penunjukan itu telah melanggar Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mekanisme penunjukan PPTK" jelas salah seorang sumber di RSUD Undata Palu kepada media ini
Dikatakanya, dalam hal penunjukan Minarni selaku PPTK dikhawatirkan sangat rentan terjadi kerawanan dalam proses pengelolaan keuangan BLUD. Karena selain adanya hubungan kedekatan Minarni dengan sang Direktur, juga Minarni dinilai tidak mampu melakukan pengelolaan administrasi keuangan secara profesional karena yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, ujarnya.
Kebijakan Direktur RSUD Undata Palu menunjuk Minarni selaku PPTK lanjutnya perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya ?. Karena selain Minarni, terdapat masih ada 9 orang pejabat Kepala Bidang di RSUD Undata itu yang nilai layak dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk selaku PPTK sesuai Permendagri seperti halnya di OPD lainnya pada umumnya
" Lain halnya, kalau tidak ada lagi pejabat lainnya yang memenuhi persyaratan. Tapi faktanya keberadaan 9 orang lainya itu justru diabaikan dan sebaliknya menunjuk Minarni selaku PPTK* jelasnya menambahkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Sulteng H. Rusdy diminta segera menyikapi kebijakan Direktur RSUD Undata Palu Sulteng drg Hery Mulyadi tentang penetapan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan terkait pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Rumah Sakit Umum Undata Palu Sulteng tahun 2024
Karena kebijakanya itu menimbulkan kontroversi di kalangan ASN di lingkungan RSU Undata. Dimana melalui kebijakanya, Direktur RSU Undata itu menetapkan penunjukkan PPTK yang diduga tidak memiliki latar belakang kompentensi. Tapi kebijakan itu dilakukan diduga hanya kerena adanya hubungan kedekatan terindikasi lebih didasarkan pada pertimbangan dan keinginan Direktur Undata itu sendiri.
Permintaan itu disampaikan sejumlah sumber media ini, dimana sesuai SK penunjukan PPTK tahun 2024, Direktur Undata dr Hery secara resmi menetapkan Minarni sebagai PPTK dalam hal pengelolaan anggaran BLUD RSU Undata tahun 2024 sekitar Rp 165 milyar.
