BSKDN Kemendagri: Peran JFAK Harus Ditingkatkan Demi Kebijakan Publik yang Inovatif dan Berbasis Bukti

Butolpost  - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di berbagai instansi pemerintahan dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya kebijakan publik yang lebih inovatif dan berbasis bukti.

Hal itu disampaikan Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pustrajakan PKDD) BSKDN Abas Supriyadi saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo memberi sambutan dalam Seminar Studi Lapangan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan II Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Rabu, 15 November 2023.

Abas mengatakan, untuk meningkatkan peran JFAK dalam membantu penyusunan kebijakan yang inovatif dan berbasis bukti perlu memperhatikan beberapa aspek. Hal itu meliputi JFAK harus memahami tugas dan fungsi yang diembannya; mengenali kepakaran yang dimiliki dan dibutuhkan oleh instansi; mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dihadapkan dan dibutuhkan oleh organisasi atau pimpinan; serta membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain atau pemangku kepentingan terkait.

"Terpenting pahami tugas dan fungsi bapak/ibu, ini juga disesuaikan dengan regulasi yang ada di masing-masing instansi pembina sehingga dalam menjalankan tugasnya pun sesuai dengan kaidah atau norma-norma analis kebijakan," jelas Abas.

Selain upaya tersebut, Abas menambahkan, upaya peningkatan peran tersebut juga dapat dilakukan dengan menyelenggarakan diklat, kursus, seminar, maupun simposium bagi JFAK di instansi masing-masing. Pihaknya juga sudah melaksanakan upaya untuk meningkatkan peran JFAK melalui diklat dan berbagai pelatihan.