Network
/photo/2023/10/24/2812414660.jpg)
Butolpost - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawal percepatanan pembangunan di wilayah Papua. Dia menegaskan, pembentukan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua harus mengangkat harkat, derajat, dan martabat orang asli Papua. Jangan sampai, pembentukan DOB tersebut justru menjadi ajang untuk melakukan korupsi.
“Nah saya pikir mari kita membuka diri kita, membuka ruang bahwa kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas negara untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di Tanah Papua,” jelas Wempi setelah membuka Workshop Percepatan Pembangunan Papua Perspektif Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Selasa (24/10/2023).
Dia mengatakan, Kemendagri juga bakal terus memastikan penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB tersebut berjalan baik. Langkah ini termasuk memastikan dukungan anggaran dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di masing-masing DOB.
Lebih lanjut, Wempi dalam sambutannya mengungkapkan, terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Selain itu, aturan ini juga untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pemekaran provinsi atau pembentukan DOB.
Regulasi ini juga untuk menjamin pemberlakuan kebijakan otonomi khusus bagi provinsi-provinsi hasil pemekaran melalui perubahan definisi Provinsi Papua yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. Tak hanya itu, regulasi itu juga menjadi dasar hukum dalam melanjutkan komitmen dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan otonomi khusus di Papua. Hal ini dilakukan dengan melanjutkan dana otonomi khusus untuk 20 tahun ke depan dan penyediaan dokumen rencana induk.
Di lain sisi, Wempi mengatakan, pemerintah juga membentuk Tim Asistensi 4 DOB Papua yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga. Tim ini memiliki tugas sesuai dengan peran masing-masing instansi dalam mendukung DOB. Pembentukan ini sesuai Pasal 8 ayat (1) pada masing-masing UU pembentukan provinsi baru di Papua.
