Network
BUTOLPOST -- Perencanaan pendidikan dengan mengusung model musrenbang dinilai tepat guna mengidentifikasi permasalahan pendidikan untuk segera diambil tindakan.
Hal ini dikemukakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si saat membuka Rakor dan Sinkronisasi Bidang Pendidikan se Sulteng pada Senin malam (26/2) di hotel Aston.
Menurut asisten yang malam itu mewakili Gubernur Rusdy Mastura, penyelesaian masalah pendidikan di Sulteng tidak boleh hanya didasarkan pada level pemerintahan dan kewenangan.
Secara undang-undang urainya memang telah jelas diatur bahwa urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) dilimpahkan wewenangnya ke pemerintah kabupaten kota.
Baca Juga: Upacara Kenaikan Pangkat 4 Pati Polri, begini amanat Wakapolri
Baca Juga: Sekdaprov Sulawesi Tengah Sosialisasikan Program Kerja Tahun 2024
Sedangkan urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus dilimpahkan wewenangnya ke pemerintah provinsi akan tetapi kedua entitas ini dipandangnya mesti membangun kolaborasi dan sinergitas.
“Tidak boleh dilakukan secara parsial karena ada kesinambungan (pendidikan) yang terus berlanjut. Harus ada kolaborasi dalam membangun pendidikan karena pendidikan adalah tanggungjawab kita semua,” imbuh asisten memberi pandangan.
