Pj Bupati Donggala Diminta Tinjau Kembali SK Pemberhentian Sementara Kades Siweli.

- 26 Mei 2024, 10:06 WIB
/

 


BUTOLPOST-- Pj Bupati Donggala Moh Rifani Pakamuni perlu melakukan peninjauan kembali SK pemberhentian sementara Kades Siweli Kecamatan Balaesang Juniar.

Karena SK pemberhentian sementara No 188.45/0304/DPMD/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani Pj Bupati Donggala itu, dasarnya dinilai tidak memenuhi unsur pembuktian dokumen pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

"Jadi terkait hal itu, sebelumnya Kadis PMD ibu Fauziah secara lisan kepada saya melaporkan tentang pelanggaran Kades Siweli. Namun saya meminta laporan agar disertai dokumen pembuktian tentang bentuk pelanggaran tersebut. Karena prinsipnya dukungan dokumen pembuktian itu harus jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. " jelas Sekda Donggala Rustam Effendi lepada media ini

Dikutif dari media Topik terkini menurut Sekda Donggala Rustam Effendi mengatakan, terkait tuntutan warga desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Kadesnya, menurut kadis PMD ada unsur yang dilanggar oleh kades yakni tidak menunaikan kewajibannya dan mengerjakan larangan.

Dikatakannya, diantara tindakan yang telah dilakukan Pemda melalui Dinas PMD adalah sudah melakukan teguran sebanyak 2 kali dengan kasus yang berbeda, dan sudah melakukan pertemuan di desa siweli, termasuk menegur secara lisan, namun semua upaya itu harus dibuktikan dengan dokumen administrasi tidak hanya sekedar penyampaian secara lisan.

“Saya belum lihat dan belum diberikan oleh PMD seperti apa dokumennya, baru sebatas dilaporkan lewat rapat bersama yang saya pimpin senin 20 Mei 2024 kemarin,” ujarnya.

Sekretaris Daerah, H. Rustam Efendy mengatakan, mengapa dokumen bukti itu penting…?, karena itu dasar yang menjadi dasar tindakan administrasi pimpinan berupa terbitnya SK, jelasnya Saat di konfirmasi di ruang kerjanya Selasa (21/05/2024).

Lebih Jauh Rustam menegaskan Jika kemudian investigasi sudah dilakukan oleh PMD harus ada dokumen berita acaranya yang ditanda tangani oleh tim pemeriksa termasuk kadis PMD, termasuk bukti-bukti yang lain yang menguatkan adanya pelanggaran dilakukan oleh kades Siweli.

” Jadi betul betul harus jelas pelanggarannya dan dibuktikan dengan dokumen administrasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk atau inspektorat selaku APIP Pemda atas perintah Bupati,” tambahnya.

Halaman:

Editor: Sulaeman dj Latantu


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah