Kinerja Kadis PMD Donggala Perlu Dievaluasi Terkait Pemberhentian Kades Siweli Non Aktif

- 26 Mei 2024, 15:42 WIB
Sekda Donggala Dr H. Rustam Effendi, S.Pd, SH, M.AP
Sekda Donggala Dr H. Rustam Effendi, S.Pd, SH, M.AP /

 

BUTOLPOST--Pj Bupati Donggala Moh Rifani Pakamuni perlu melakukan evaluasi kinerja Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala Ny Fauziah terkait pemberhentian sementara Kades Siweli Ny Juniar.

Karena terkait proses pemberhentian yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati, sebelumnya Kadis PMD itu diduga tidak melakukan kajian dan pertimbangan secara tehnis terkait proses administrasi serta mekanisme peraturan tentang proses pemberhentian sementara Kepala Desa tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya SK pemberhentian sementara No 188.45/0304/DPMD/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani Pj Bupati Donggala itu, dasarnya dinilai tidak memenuhi unsur pembuktian dokumen pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

"Jadi terkait hal itu, sebelumnya Kadis PMD ibu Fauziah secara lisan kepada saya melaporkan tentang pelanggaran Kades Siweli. Namun saya meminta laporan agar disertai dokumen pembuktian tentang bentuk pelanggaran tersebut. Karena prinsipnya dukungan dokumen pembuktian itu harus jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. " jelas Sekda Donggala Rustam Effendi lepada media ini

Menurut Rustam jika benar Kades Siweli non aktif mengajukan gugatan ke PTUN, maka secara tehnis pihak Pemda harus menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan sebagai bahan pertanggungjawaban dalam menghadapi proses gugatan tersebut.

" Jika misalnya Dinas PMD tidak menyiapkan dokumen tehnis yang menjadi dasar pemberhentian sementara sebagaimana permintaan saya sebelumnya kepada Kadi PMD, maka konsekwensinya Pemda pasti akan kelabakan karena terjebak dengan pertimbangan dan aturan tehnis yang tidak memenuhi unsur pelanggaran. Dan saya tidak ingin Pemda Donggala akan menanggung resiko kekalahan untuk kedua kalinya dalam proses gugatan Kepala Desa" papar Rustam kepada media ini.

Menyusul kalau misalnya dalam proses persidangan nanti terkait gugatan Kades Siweli non aktif, Pemda Donggala tidak bisa menunjukkan dokumen pembuktian yang sebenarnya, maka konsekwensinya tentu Kadis PMD harus bertanggung jawab. Karena terbitnya SK Pemberhentian sementara itu bermula dari kajian dan pertimbangan tehnis dari Kepala Dinas PMD.
" Jadi mencermati permasalahan ini kinerja Kadis PMD perlu di evaluasi" tandas Rustam


Disalah satu online, Sekda Donggala Rustam Effendi mengatakan, terkait tuntutan warga desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Kadesnya, menurut kadis PMD ada unsur yang dilanggar oleh kades yakni tidak menunaikan kewajibannya dan mengerjakan larangan.

Dikatakannya, diantara tindakan yang telah dilakukan Pemda melalui Dinas PMD adalah sudah melakukan teguran sebanyak 2 kali dengan kasus yang berbeda, dan sudah melakukan pertemuan di desa siweli, termasuk menegur secara lisan, namun semua upaya itu harus dibuktikan dengan dokumen administrasi tidak hanya sekedar penyampaian secara lisan.

Halaman:

Editor: Sulaeman dj Latantu


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah