Divkum Polri berikan penyuluhan Hukum KUHP dan HAM di Polda Sulteng

- 21 Mei 2024, 11:42 WIB
/

BUTOLPOST--Tim Divisi Hukum (Divkum) Polri dipimpin Brigjen Pol. Dr. Rakhmad Setyadi, S.I.K., S.H., M.H memberikan penyuluhan hukum tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hak Azasi Manusia (HAM) kepada personel Polda Sulteng di Ruang Rupatama, Selasa (21/5/2024)

Penyuluhan hukum yang dihadiri pejabat utama Polda Sulteng secara tatap muka dan Kapolres Kapolresta secara virtual zoom meeting dibuka oleh Wakapolda Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, S.I.K mewakili Kapolda Sulteng.

“Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP merupakan wujud dari KUHP terbaru yang terdiri dari 37 BAB, 624 Pasal dan 345 halaman,” kata Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko saat membaca amanat Kapolda Sulteng

Dimana substansi dari KUHP ini mengusung paradigm keadilan restorative dengan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf, dan peniadaan pemidanaan untuk kasus tertentu dalam hal membela diri atau untuk kepentingan umum, serta klausul untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum jika keduanya berbenturan, sebut Wakapolda Sulteng.

Hal ini kata Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, perlu menjadi acuan kita bersama, karena Polri merupakan Institusi penegak hukum dilini terdepan dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang menginginkan kepastian hukum serta pemenuhan rasa keadilan dalam penyelesaian perkara atau konflik.

“Masyarakat saat ini semakin kritis dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi yang semakin canggih sehingga perlu adanya transparansi hukum oleh pemerintah," tandasnya.

Sementara itu Brigjen Pol. Rakhmad Setyadi, membacakan sambutan Kadivkum Polri mengungkapkan, Salah satu penjabaran tugas Pokok Polri terkait penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,

“Hal ini menjadikan Polri sebagai pelaksana dan penegak dari seluruh undang-undang yang memuat tindak pidana, serta menjadikan Polri sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana” ujarnya

Lanjut Brgjen Pol. Rakhmad Setyadi juga mengatakan, Polri menjadi institusi penegak hukum yang terdepan dituntut masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian konflik atau perkara, terlebih di tengah masyarakat yang semakin kritis, melek informasi, dan melek hukum, yang rajin memviralkan dan menggugat praperadilan terhadap penegakan hukum Polri.

Halaman:

Editor: Suardi Yadjib


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah