Network
BUTOLPOST - Membangunan suatu negara itu merupakan suatu hal biasa jika terjadi kesuksesan dan kegagalan. Sukses berarti ada step atau program berikutnya yang akan dilakukan. Gagal berarti ada yang perlu diperbaiki.
Pengamat ekonomi bisnis Moh Ahlis Djirimu Ph.D Lektor Kepala Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako (Untad) Palu kritisi kinerja Pemprov Sulawesi Tengah dipimpin Gubernur H Rusdi Mastura membangun Sulteng yang dinilai terlalu berpuas diri pada prestasi pihak lain.
"Berbicara atas kinerja berhasil atau gagal ukuran indikator ada dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Bab 8 sebagai dokumen 5 tahun.
Masalahnya, membaca dan mendalami saja dokumen perencanaan belum dilakukan. Bagai mana mau memahaminya. Apalagi sudah claim keberhasilan dan kegagalan dalam pembangunan? " kata Moh Ahlis Djirimu Ph.D kepada Butolpost.com melalui pesan WhatsApp Rabu (3/4/2024)
Dikatakan seharusnya mengukur keberhasilan dan kegagalan kinerja program pemerintahan daerah diukur dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator visi.
Menurut Lektor Kepala Fekon Bisnis Untad Palu itu untuk suatu daerah khususnya Pemprov Sulteng capaian kinerja berhasil perlu bandingkan target dan realisasi di tahun 2021-2023. IKU yang tercapai hanya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan IPM. Empat indikator lainnya belum tercapai. LPE yang tercapai itupun prestasi pihak lain yakni Kawasan Industri di Morowali Utara, Morowali dan Banggai.
"Itukan prestasi swasta atau PMA (Penanaman Modal Asing) asal Tiongkok. Kinerja PT. Donggi-Senoro LNG adalah prestasi joint venture Mitshubishi-BUMN Pertamina-Korean Gas-Medco Energy yang rezim izinnya tersentralisasi pada Pemerintah Pusat baik UU Nomor 25/2007 tentang PMA maupun UU No. 11/2020 tentang Ciptaker dan turunannya" kata Ahlis Djirimu.
Lanjut Ahlis, penyumbang LPE. LPE tinggi bukan nanti zaman H Rusdi Mastura jabat Gubernur. Masa jabatan 2 periode pemerintahan Gubernur H Longky Djanggola-alm H Sudarto juga LPE sudah tinggi setelah rezim UU Nomor 4 Tahun 2009, walaupun belum ada hilirisasi yang dilanjutkan dengan industrialisasi.
"Jika orientasinya masih sama mengagungkan LPE belum pindah ke pertumbuhan berkeadilan, maaf karena mungkin belum paham.
IPM berada kategori tinggi lagi-lagi belum inklusif karena yang membuat tinggi adalah purchasing power parity yang lagi-lagi disumbang oleh PDRB perkapita Morowali Rp500,- juta per tahun, Morowali Utara Ro100,- juta" ujar Ahlis Djirimu
Dijelaskan jika hal ini disumbangkan oleh rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup, barulah dapat dikatakan inklusif. Kalau dua dari enam IKU berhasil, sedangkan 4 belum tercapai, apakah ini dikatakan berhasil?
Sebaiknya kata Ahlis Djirimu Bappeda dan Biro Ekonomi harus mencari tahu dan membuat solusi mengapa sampai target kemiskinan tidak tercapai di bawah 2 digit. Mengapa target tingkat pengangguran terbuka 2,84% belum tercapai? Mengapa target indeks Gini 0,22 poin belum tercapai? Mengapa ketimpangan antar daerah memburuk yang ditunjukkan indeks Williamson 1,52 poin pada 2022 naik terus yang dapat timbulkan konflik SDA dan kerentanan sosial.
"Ambil contohnya, sungai Putemata di Morut telah timbulkan krisis air bersih dan kehilangan pekerjaan bagi ibu-ibu pencari meti/kerang kecil di Tompira, Towara, Towara Pantai akibat over eksploitasi nikel di hulu. Mereka terpaksa kehilangan Rp300 ribu per hari akan timbulkan efek rambatan. Karena itu berikanlah info "apa adanya" pada Gubernur, bukan "ada apanya" karena takut kehilangan jabatan" ujar Ahlis Djirimu
